Indonesia dalam Barisan Ketidakadilan Terhadap Iran

Sikap pemerintah dalam menyetujui resolusi 1747 DK PBB mengenai penjatuhan sanksi atas Iran telah menggulirkan kontroversi di tengah-tengah masayarakat Indonesia. Banyak kalnagan menilai pemerintah Indonesia telah berkhianat terhadap sahabatnya sendiri, Iran dengan persetujuan ini. Sementara pemerintah baik melalui Menlu Hasan Wirajuda maupun Menhan Juwono Sudarsono terus membela diri dan memberi penjelasan alasan mengapa pemerintah Indonesia mengambil langkah tersebut.

Ada beberapa alasan menurut versi pemerintah, mengapa Indonesia ikut menyetujui resolusi tersebut. Pertama, Iran sudah dianggap tidak kooperatif terhadap IAEA (Lembaga Atom Internasional) dalam hal inspeksi nuklir. Hal ini ditandai dengan penolakkan oleh iran atas kedatangan 40 staf ahli IAEA untuk memeriksa reaktor-reaktor yang dimiliki oleh Iran. Kedua, usulan Indonesia, Qatar dan Afrika Selatan (yang selama ini membela Iran di DK PBB) telah ikut dimasukkan dalam resolusi tersebut. Butir usulan tersebut antara lain penyelesaian masalah nuklir Iran secara damai dan perwujudan wilayah Timur Tengah yang bebas dari senjata nuklir. Alasan ketiga adalah pengebaian Iran terhadap desakan PBB untuk menunda sementara aktivitas pengayaan uranium untuk meyakinkan komunitas internasional bahwa nuklir Iran bertujuan untuk kepentingan damai.

Sebenarnya maksud pemerintah untuk mendukung resolusi tersebut memang baik. Tujuan utamnaya untuk kembali maembawa masalah nuklir Iran ke dalam meja perundingan dan menjauhi sollusi militer. Perundingan ini penting karena masalah utama yang terjadi saat ini sebenarnya adalah ketidak perccayaan masayarakat internasional (khususnya barat) terhadap itikad dari Iran untuk megembangkan nuklir secara damai.Selain itu pemerintah bertekad untuk menjaga perdamaian dunia dan stabilitas internasional dengan mencegah berbagai celah untuk usaha pengembagan senjata nuklir.

Namun ada beberapa hal yang mungkin tidak pemerintah pertimbangkan dalam memutuskan untuk mendukung resolusi tersebut. Pertama, seharusnya pemerintah menyadari kondisi peta teknologi nuklir global yang tidak adil saat ini. Di satu sisi Amerika dan sekutunya menentang habis-habisan program nuklir damai Iran, tapi di satu sisi AS membantu India dalam pengembagan Nuklirnya. Inggris dibiarkan leluasa mengembangkan kapal selam berteknologi nuklir. Dan yang paling jelas adalah Israel yang telah diketahui secara gamblang kepemilikan senjata nuklirnya –dan AS sendiri telah mengetahuinya- tidak berani diutak-utik apalagi dikecam oleh negara manapun termasuk PBB. Jika memang Indonesia berada di barisan pembela keadilan, harusnya pemerintah kita memperjuangkan solusi atas “ketidakberesan” tatanan dunia saat ini, bukan justru berada beriringan dengan negara super power yang jelas-jelas telah menebar ketidakadilan di dunia ini.

Kedua, keputusan Iran mempersempit kerjasama dengan IAEA bukan hal yang tanpa pertimbangan. .Iran adalah negara yang cerdas, mereka belajar dari pengalaman yang terjadi di Irak. Negara yang kini luluh lantak itu dahulu menjadi ibjek dari isu pengembangan senjata pemusnah massal sehingga menjadi bulan-bulanan pemerikasaan oleh IAEA. Tapi apakah negara itu aman walaupun IAEA tidak menemukan sedikitpun bukti mengenai pengembangan senjata itu?. Harusnya Indonesia memperjuangkan resolusi yang isinya adalah jaminan dari seluruh negara –termasuk AS- bagi Iran untuk melanjutkan aktivitas nuklirnya bila hasil IAEA menunjukkan aktivitas nuklir Iran bertujuan damai. Bukan resolusi yang justru menjatuhkan sanksi bagi negara mullah tersebut.

Ketiga, tiap lobi maupun keputusan Indonesia di tingkat Internasional harusnya berdasar pada kepentingan dan aspirasi nasional bangsa. Iran dan presidennya , Ahmadinejad adalah negara dan tokoh yang sangat di puji di negara ini. Lihat saja bagaimana antusiasme sekitar 2500 lebih mahasiswa UI dan UIN yang datang untuk sekedar bisa mendengarkan ceramahnya. Banyak diantara mereka berharap agar pemimpin-pemimpin kita mengikuti langkah Iran dalam melawan tirani internasional . Mereka bangga dengan Iran yang saat ini menjadi ikon perlawanan bangsa-bangsa yang menjadi korban ketidakadilan AS. Dukungan masayarakat Indonesia ini terbukti dengan ungkapan kekecewaan baik dari dua organisasi massa terbesar di Indonesia - Muhammadiyah dan NU- atas keputusan dukungan resolusi yang diambil pemerintah .

Dan alasan terakhir, mungkin pemerintah sulit menyadari bahwa sebenarnya alasan dan ketakutan negara-negara Barat menentang Iran dalam mengembangkan nuklir sangat bernuansa kepentingan politis dan sulit diterima oleh akal sehat . Ahmadinejad sedari awal telah menegaskan dan meyakinkan kita semua dengan logika yang sangat simplistik dan mudah untuk dipahami oleh siapapun. ”Bila nuklir itu berbahaya, mengapa ada pihak yang dibiarkan menggunakannya, jika nuklir ini dinilai jelek dan kami tidak boleh menguasai dan memilikinya, mengapa kalian sebagai adikuasa memilikinya? Sebaliknya, jika teknonuklir ini baik bagi kalian, mengapa kami tidak boleh juga memakainya?”. Logika revolusioner Ahmadinejad sungguh mengalir tanpa ambivalensi dan ambiguitas yang kerap menyerang pola pikir manusia modern (terutama para politisi).

Dengan mempertimbangkan beberapa hal tersebut dan juga menyadari kondisi dunia saat ini maka selanjutnya adalah tinggal kita , Indonesia, memilih apakah ada pada pihak yang mana. Apakah bersama barisan yang berjuang untuk mewujudkan tatanan dunia yang lebih baik melalui persamaan hak dan kedudukan, atau barisan ketidakadilan yang semakin mengkutubkan dunia ini pada kepentingan satu negara yang sudah jelas- jelas telah menebarkan teror dan membuat jutaan orang menderita melalui teknologinya. Namun sepertinya kita telah memilih!